Page 422 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 422
"Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman SP/SB lebih cenderung menuntut kenaikan
UM di bandingkan membicarakan upah berbasis kinerja/produktivitas," tandasnya.
Menurutnya, upah minimum ini berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor.
"Upah yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS
tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," katanya.
Dia memastikan penetapan upah minimum provinsi ini menyesuaikannya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
421
