Page 424 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 424

KSPI, katanya, akan melibatkan lebih dari dua juta buruh dengan menggandeng 60 federasi
              serikat pekerja.
              Dia menyebut, pihaknya menyiapkan empat tindakan aksi yang akan dilakukan mulai esok hari.
              Aksi  tersebut  dimulai  dari  gelombang  demostrasi  buruh  di  daerah  dengan  menyasar  kantor
              gubernur, walikota, bupati, dan DPRD.

              Baca  Juga:  Selanjutnya,  aksi  unjuk  rasa  nasional  di  istana  negara,  gedung  Kemenaker,  dan
              gedung  DPR.  Di  daerah,  serikat  pekerja  akan  melakukan  mogok  kerja  untuk  menghentikan
              produksi sejumlah perusahaan selama beberapa hari. Terakhir, KSPI akan melakukan mogok
              nasional sebagai puncak dari unjuk rasa.

              "Dari informasi yang kami terima, daerah meminta agar diizinkan mogok daerah atau modar.
              Jadi  mereka  akan  menghentikan  dan  melumpuhkan  proses  produksi,  secara  bergelombang.
              Misalnya di Sukabumi, Cianjur, Sukabumi, Jakarta. Mereka mengistilahkan Mogok Daerah atau
              Modar.  Barulah  puncaknya  tentative  pada  6,7,8  Desember  mogok  nasional,"  ujarnya  dalam
              konferensi pers, daring, Selasa (16/11/2021).

              Dia mengatakan, semua aksi yang dilangsungkan KSPI akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas
              Covid-19 dan aparat keamanan.

              Dia mengatakan, pihaknya akan mematuhi semua prosdur dan protokol kesehatan serta menaati
              Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
              dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

              Pemogokan ini, menurut dia, akan diperluas dengan melibatkan mahasiswa dan pekerja di sektor
              informal yang terdampak upah murah.

              Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja menyebut upah minimum provinsi (UMP) hanya akan
              naik  sekitar  1,09  persen  pada  tahun  depan.  Prosentase  penaikan  itu  ditetapkan  dengan
              menggunakan  formulasi  penghitungan  baru  yang  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No.
              36/2021 tentang Pengupahan.

              Editor: Agus Luqman


































                                                           423
   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429