Page 417 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Dimana dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum yang ada saat ini dijadikan sebagai
dasar untuk penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.
"Belum final hasil penyesuaian UMP bersama tersebut akan diusulkan ke gubernur sebagai bahan
pertimbangan. Maka keputusan masih menunggu penetapan gubernur paling lambat 21
November mendatang," kata dia.

Menurutnya, setelah adanya UU Cipta kerja, upah minimum tidak lagi memakai kebutuhan hidup
layak (KHL) seperti sebelumnya melainkan menyesuaikan pada kondisi perekonomian dan
ketenagakerjaan. "Terutama terkait daya beli, median upah dan tingkat penyerapan tenaga
kerja," ujarnya.

Lalu besaran UMP tersebut nantinya akan digunakan untuk 11 kabupaten dan kota. Sementara
enam daerah lain seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan
OKU Timur bakal menetapkan UMK sendiri.

Sementara Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih
mengatakan, pihaknya tidak memandang positif terkait besaran nilai upah tersebut karena
menganggap perhitungan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. "Apindo taat
regulasi, di mana penghitungannya sudah sesuai formula, sehingga tidak ada kenaikan," ujarnya.

Kendati demikian berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran nilai UMP tersebut mendapat
penolakan dari unsur pekerja dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung Senin (15/11)
itu ditandai serikat pekerja tidak menandantangani berita acara rapat.

Alasannya mereka menganggap upah minimum seharusnya dihitung berdasarkan atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Unsur pekerja juga menolak penggunaan formula PP nomor 36 tersebut lantaran dinilai tidak
mencerminkan kondisi buruh yang sebenarnya. Melainkan data yang didapat itu berdasarkan
survei penduduk secara umum, bukan khusus untuk pekerja.

Editor : Berli Zulkanedi.

416