Page 408 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 408

Judul               Jangan Nakal! Pengusaha Tak Naikkan UMP 2022 Bakal Kena Sanksi
                                    Pidana
                Nama Media          okezone.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://economy.okezone.com/read/2021/11/16/320/2502746/jangan-
                                    nakal-pengusaha-tak-naikkan-ump-2022-bakal-kena-sanksi-
                                    pidana?page=1
                Jurnalis            Rina Anggraeni
                Tanggal             2021-11-16 18:09:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Pengusaha yang tidak menaikkan UMP 2022 akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini dipastikan
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida menekankan bagi pengusaha atau gubernur yang
              tidak menetapkan UMP akan mendapatkan sanksi pidana.


              JANGAN NAKAL! PENGUSAHA TAK NAIKKAN UMP 2022 BAKAL KENA SANKSI
              PIDANA

              JAKARTA - Pengusaha yang tidak menaikkan UMP 2022 akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini
              dipastikan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah.  Ida  menekankan  bagi  pengusaha  atau
              gubernur yang tidak menetapkan UMP akan mendapatkan sanksi pidana.

              "Yang pertama terkait dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan di
              depan  tadi  saya  sudah  menyampaikan  bahwa  penetapan  upah  minimum  ini  adalah  proyek
              strategis nasional. Jadi kalau tidak ada penetapan dapat kasih sanksi pidana," kata Ida dalam
              video virtual, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

              Kata dia, Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021. Adapun,
              keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga
              di masing-masing wilayah.

              Tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
              lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021.

              "Selain, dalam hal Gubernur menetapkan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30
              November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.
              Dia  menegaskan  kenaikan  upah  minimum  ini  berdasarkan  surat  dari  Menteri  Dalam  Negeri
              melalui  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  561/6393/SJ.  Sebagai  contoh,  terdapat  suatu


                                                           407
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413