Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2021
P. 38
itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) langsung membangun komunikasi intensif dengan
pemerintah Hong Kong, agar Indonesia bisa menempatkan pekerjanya.
Selain Hong Kong, menurut Ida, Kemnaker juga masih dalam negosiasi dengan Taiwan dan
Korea Selatan, untuk mengirimkan pekerja migran dari Indonesia. Ia berharap, dua negara itu
juga bisa segera membuka wilayahnya untuk pekerja asal Indonesia.
"Sebelum menerima pekerja dari indonesia, negara-negara itu melihat juga kondisi pandemi di
negara kita. Kalau kita konsisten menekan kasus dan tidak euforia, kesempatan akan terbuka,
mereka akan membuka akses kepada kita," ujarnya. Malaysia hingga kini juga belum membuka
pintu kembali bagi pekerja migran. Banyak WNI yang ingin bekerja di Malaysia.
Dampak pembatasan akses masuk ke sejumlah negara tujuan PMI itu terasa di daerah pula.
Misalnya, pengiriman pekerja migran dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terganggu.
Sepanjang 2021 misalnya, salah satu daerah kantong pekerja migran terbesar di Jateng itu sama
sekali tidak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri.
"Tahun 2021 belum ada pengiriman pekerja migran dari Brebes. Kalau tahun lalu masih ada
pengiriman sebanyak 1.129 orang," ujar Kepala Bidang Hubungan Industri dan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Brebes Nakiroh, Senin (13/9/2021).
Ia mengakui, selama pandemi, ada tren penurunan jumlah pengiriman tenaga kerja. Tahun
2019, pekerja migran yang dikirim dari Brebes tak kurang dari 4.495 orang. Tahun 2018, pekerja
migran yang berangkat dari Brebes sebanyak 4.356 orang. Belum ada pemberdayaan khusus
bagi mantan PMI atau calon PMI selama tak ada pengiriman tenaga kerja.
"Saat ini sedang berlangsung pelatihan keterampilan, tetapi sasarannya tak spesifik pekerja
migran melainkan masyarakat yang menganggur. Kalau untuk yang khusus tenaga kerja migran
belum ada program pemberdayaan atau pelatihan khusus," tutur Nakiroh.
Terdampak Covid Meskipun penambahan kasus Covid-19 di Indonesia cenderung terus menurun,
Ida menyebutkan, pandemi ini belum berakhir, sehingga kewaspadaan tetap dibutuhkan.
Penurunan kasus Covid-19 akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, dan pasti
berdampak pada ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan mengacu pada kebijakan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan
itu untuk melindungi pekerja maupun pengusaha.
Jika untuk calon pekerja migran pemerintah berkomunikasi dengan pemerintah di negara tujuan
PMI, penduduk usia kerja di dalam negeri juga dibantu dengan program subsidi upah, bantuan
produktif usaha mikro, program kartu prakerja, dan kegiatan padat karya. Program itu bisa
menjangkau sekitar 62,03 juta penduduk usia kerja. Mereka yang terdampak covid diperkirakan
48,22 juta orang.
Berbagai program skema pemulihan ekonomi nasional itu diharapkan bisa membantu kehidupan
warga yang terdampak pandemi.
(Andreas Maryoto/Tri Agung Kristanto).
37
