Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 88

Judul               Tumpang Tindih Aturan di Balik Penyiksaan ABK di Kapal Cina
                 Nama Media          tempo.co

                 Newstrend           Kasus Perbudakan ABK
                 Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1352365/tumpang-tindih-aturan-di-balik-
                                     penyiksaan-abk-di-kapal-cina
                 Jurnalis            FAJAR PEBRIANTO
                 Tanggal             2020-06-11 14:42:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binapenta
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber
              neutral  -  Aris  Wahyudi  (Plt  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  kerja  dan
              Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk saat ini bisa jadi ada kekosongan hukum



              Ringkasan

              Dua anak buah kapal (ABK) Indonesia diduga telah mengalami penyiksaan selama berbulan-
              bulan di kapal ikan Cina, LU QIAN YUA YU 901. Di balik tragedi ini, ada persoalan izin dan aturan
              hukum yang saling tumpang tindih antar kementerian.

              "Untuk  saat  ini  bisa  jadi  ada  kekosongan  hukum,"  kata  Plt  Direktur  Jenderal  Pembinaan
              Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Aris
              Wahyudi kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2020.



              TUMPANG TINDIH ATURAN DI BALIK PENYIKSAAN ABK DI KAPAL CINA

              Dua anak buah kapal (ABK) Indonesia diduga telah mengalami penyiksaan selama berbulan-
              bulan di kapal ikan Cina, LU QIAN YUA YU 901. Di balik tragedi ini, ada persoalan izin dan aturan
              hukum yang saling tumpang tindih antar kementerian.

              "Untuk  saat  ini  bisa  jadi  ada  kekosongan  hukum,"  kata  Plt  Direktur  Jenderal  Pembinaan
              Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Aris
              Wahyudi kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2020.

              Sebab, izin kepada sebuah perusahaan untuk menyalurkan ABK di kapal asing belum satu pintu.
              Dalam temuan di lapangan, kata Aris, bahkan ada perusahaan yang melanggar karena hanya
              menggunakan izin perdagangan dari dinas perdagangan daerah setempat.

              Padahal, penempatan ABK di kapal asing harus memperoleh izin dari Kemenaker berupa Surat
              Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Alternatifnya, bisa juga lewat



                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93