Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

izin di Kementerian Perhubungan lewat Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak
Kapal (SIUPPAK).

Permasalahan ini diungkapkan oleh Aris di tengah kasus penyiksaan terhadap dua ABK, Andri
Juniansyah asal Sumatera Utara dan Reynafli asal Nusa Tenggara Barat. Kedua ABK mengalami
intimidasi di atas kapal dan belum menerima gaji sejak melaut pada 24 Januari 2020. Hingga
akhirnya, mereka melompat ke laut di Selat Malaka dan diselamatkan oleh nelayan Tanjung
Balai Karimun, Kepulauan Riau, setelah 7 jam mengapung.
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat Andri dan Junianysah adalah korban ke
30 dan 31 di kapal ikan Cina. Sejak November 2019, DFW mencatat sudah ada 31 ABK yang
menjadi korban kekerasa dan penyiksaan. 21 di antara mereka selamat, 7 meninggal dunia, dan
3 hilang. Mereka menjadi ABK setelah direkrut oleh beberapa penyalur.
Adapun kedua ABK direkrut oleh PT Duta Putra Group dan PT Dasa Putra. Dari konfirmasi yang
dilakukan, perusahaan ini tidak memiliki SIP3MI di Kemenaker ataupun SIUPPAK di Kementerian
Perhubungan.

Selain itu, Aris mengatakan masalah juga muncul dari perizinan yang tidak satu pintu ini. Saat
ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penempatan dan perlindungan pekerja
migran seperti Andri dan Reynafli sudah disiapkan.

RPP bakal segera terbit karena sedang dilakukan proses harmonisasi di Sekretariat Negara.
Setelah aturan ini terbit, maka semua izin penempatan ABK di kapal asing hanya dilakukan satu
pintu di Kemenaker. Selain itu, pengawasan terhadap ABK di kapal asing pun bisa lebih
maksimal.

Sementara itu, Koordinator Fisher Center Bitung, Diani, mengatakan kasus yang menimpa Andri
dan Reynalfi hanyalah satu dari sekian kasus yang dialami ABK. Di daerah Bitung, Sulawesi
Utara, Fisher Center sudah menerima 13 aduan dari ABK.

Masalah mereka beragam. Mulai dari penahanan dokumen oleh perusahaan penyalur, sakit di
atas kapal yang mengakibatkan lumpuh, intimidasi dan ancaman. Salah satu yang mengadu tak
lain adalah istri dari Andri Juniansyah.

Dari laporan istri Andri, PT Duta Putra Group ini beralamat di Plaza THB, Bekasi, Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, Tempo masih mencoba menghubungi pihak penyalur ini.

Saat ini, kata dia, masing-masing kementerian masih memiliki ego sektoral karena sama-sama
memiliki regulasi menangani penempatan ABK di kapal asing. Pengawas di lapangan banyak,
namun tidak ada gerakan bersama melindungi ABK.

Di sisi lain, masih ada beberapa aturan tumpang tindih antara regulasi yang ada. Antara UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenhub Nomor
84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awal Kapal.

Pada akhirnya, kata Diani, yang dirugikan adalah ABK yang menjadi korban. Sebab,
ketidakpastian hukum ini bisa menjadi dalih oleh penegak hukum untuk menolak melanjutkan
penyidikan atas pelanggaran hukum yang sudah dilaporkan.
Tak hanya Fisher Center Bitung, pemerintah pun telah menemukan adanya kasus pelanggaran
terhadap ABK yang tidak jelas proses hukumnya. Kamis, 2 Juni 2020, Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melaporkan 415 kasus yang dialami ABK kepada Badan
Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri.

Ini adalah kasus sepanjang 2018 hingga Mei 2020 yang tidak semuanya ditindaklanjuti dan
berakhir di pengadilan. "Itu baru dua tahun, bayangkan kalau datanya 5 sampai 10 tahun, bisa

88