Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 64
Tim penilai para kandidat antara lain dari ahli jaminan sosial Chazali Situmorang dan
Hotbonar Sinaga, ahli kebijakan publik Riant Nugroho, staf ahli Apindo Myra Maria
Hanartani, dan dari unsur serikat pekerja diwakili oleh Rudi Prayitno. Sementara
Kementerian PMK diwakili oleh Sonny Harry Budiutomo, Kementerian
Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, dan
terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan, Cotta Sembiring.
BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan
dalam melindungi pekerja dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua
dan saat pensiun.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis usai proses assesment
Anies terkait Anugerah Paritrana 2018 di Jakarta, Rabu, mengatakan terkait
anugerah, itu tergantung dari penilaian dewan juri yang terdiri dari berbagai unsur.
"Hanya saja, dari paparan beliau terlihat komitmen untuk melindungi pekerja di DKI,
baik dari lingkungan pemda, maupun pekerja swasta yang bekerja di ibukota," kata
Ilyas.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengucapkan
selamat dan mengapresiasi atas Anugerah Paritrana yang telah diterima Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya pemprov telah melalui jalan panjang
untuk mendapatkan anugerah tersebut.
"Saya ucapkan selamat dulu, ini kan proses yang panjang yang akhirnya hari ini kita
dapatkan. Ini kan soal jaminan terjadap pekerja. Jadi prosesnya sangat panjang,"
kata Gembong kepada Republika, Kamis (7/2).
Menurutnya, saat ini pemprov memang telah memberikan tahapan-tahapan dalam
rangka memfasilitasi para pekerja di DKI Jakarta. Misalnya, para pekerja rumah
tangga rumah tangga yang telah mendapatkan pengakuan oleh pemprov sebagai
pekerja.
Dengan adanya pengakuan tersebut, maka pemprov bisa hadir untuk mendapatkan
pengawalan dan kenyamanan bagi mereka. "Itu sebenarnya yang harus
diwujudkan," jelas dia.
Selanjutnya, perihal perlindungan risiko kerja, menurutnya pihaknya telah
memberikan porsi pada APBD untuk itu. Para pekerja DKI, kata dia, akan
mendapatkan jaminan keselamatan dari APBD. Saat ini pihaknya juga memastikan
BPJS ketenagakerjaan untuk tetap melayani para pekerja di DKI Jakarta.
"Artinya pemprov ini memang pantas untuk mendapatkan anugerah itu, namun
masih harus ditingkatkan," ujar dia.
Page 63 of 106.
