Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 69

Title          PP 49/2018 TEGASKAN TUGAS BPJS LINDUNGI PEKERJA NON ASN
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      08 Februari 2019
                              http://rri.co.id/post/berita/633556/info_publik/pp_492018_tegaskan_tug
               Page/URL
                              as_bpjs_lindungi_pekerja_non_asn.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




               Seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan sangatlah
               penting.

               Yang dimaksud seluruh pekerja di sini adalah orang yang mendapatkan penghasilan,
               baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun
               informal, Non ASN (Aparatur Sipil Negara), hingga buruh harian lepas, wajib
               berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS
               Ketenagakerjaan.

               Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan bahwa hingga
               akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan
               program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja
               di antaranya merupakan pegawai non ASN.

               Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah juga
               menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN
               dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai UU, SJSN
               dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

               "Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta
               relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas
               pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal
               lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja
               non ASN dapat terwujud", tukas Agus Jumat (8/2/2019).

               Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk BPJS Ketenagakerjaan untuk
               menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan
               tidak beralasan. Sebab BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman puluhan tahun
               dan tercatat sangat baik dalam menjalankan tugasnya.

               Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan dengan iuran yang tidak
               memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta,
               termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

               "Hingga saat ini juga manfaat program terus ditingkatkan. Seperti peningkatan
               manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu
               dekat. Ini merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan
               perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia", tuturnya.




                                                       Page 68 of 106.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74