Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 65
Lalu, dia juga menanti implementasi dari program Kartu Pekerja yang telah
dicanangkan pemprov DKI Jakarta. Sebab, kartu itu bisa menjadi sebuah identitas
diri sekaligus jaminan ketenagakerjaan.
"Ya harus ada jaminannya semua pekerja terfasilitasi. Kalau enggak, ngapain harus
ada Kartu Pekerja?," kata Gembong.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat
menyebut tingkat K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kesejaterhan) para pekerja
masih rendah di Jakarta dan kota-kota besar lainya.
"Dari data kami, K3 yang ada belum sepenuhnya berjalan baik, masih banyak yang
kami temui pelanggaran oleh perusahaan dan penyedia pekerjaan, perlindungannya
masih minim," ujar Mirah saat dihubungi Republika, Kamis (7/2).
Pengawasan terhadap jaminan para pekerja, tak cukup hanya dengan BPJS saja.
Mirah menyebut, K3 yang ada juga berdampak luas hingga keluarga dan
pemerintahan.
Ia mencontohkan salah satu kasus yang ditangani Aspek. Seorang karyawan
restoran cepat saji yang mengalami kecelakaan kerja karena minimnya fasilitas K3.
Setelah pekerja itu meninggal, keluarga yang ditinggalkan kesulitan mengurus BPJS
dan berbagai asuransi yang diikuti oleh pekerja.
Hal ini, menurut Mirah, karena kurangnya pengawasan pemerintah dan elemen
masyarakat terhadap K3. Sehingga berdampak keluarga yang kehilangan
anggotanya, kinerja perusahaan yang memburuk, tak ada jaminan dengan adanya
program pemerintah akan menggurangi dampak setelah terjadinya kecelakaan
kerja.
"Ini semua harus kita perhatikan, masih banyak kasus lainnya, misalnya kasus
pembangunan jalan tol. Kurangnya fasilitas K3 membuat korban berjatuhan selama
pembangunan jalan tol," jelas Mirah.
Ia juga meminta ide Anies tentang perlindungan untuk pekerja seni segera
dilaksanakan dan dijadikan aturan. Sehingga dengan adanya aturan tersebut bisa
menjadi contoh bagi daerah lainnya.
"Jakarta harus memulainya, aturan itu nanti bisa jadi prototype untuk daerah
lainnya," kata Mirah.
Page 64 of 106.
