Page 508 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 508

Judul               Buruh Gelar Demo di Depan Kantor Anies, Tuntut UMP Jakarta 2022
                                    Naik 3,57 Persen
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/233270/buruh-gelar-demo-di-depan-
                                    kantor-anies-tuntut-ump-jakarta-2022-naik-3-57-persen
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-18 13:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LEM FPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung
              Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP)  DKI  Jakarta  2022  sebesar  3,57 persen.  "Kami  menyampaikan bahwa  (kenaikan)  3,57
              persen itu adalah suatu angka yang realistis, angka yang sebenarnya masih di bawah batas
              minimal,"  kata  Ketua  DPC  FSP LEM  SPSI  Jakarta  Timur,  Endang  Hidayat, kepada  wartawan,
              Kamis.



              BURUH GELAR DEMO DI DEPAN KANTOR ANIES, TUNTUT UMP JAKARTA 2022 NAIK
              3,57 PERSEN
              JAKARTA, - Ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LEM FPSI menggelar aksi unjuk rasa di
              depan  gedung  Balai  Kota  DKI  Jakarta,  Kamis  (18/11/2021).  Buruh  menuntut  kenaikan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 3,57 persen.

              "Kami menyampaikan bahwa (kenaikan) 3,57 persen itu adalah suatu angka yang realistis, angka
              yang sebenarnya masih di bawah batas minimal," kata Ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur,
              Endang Hidayat, kepada wartawan, Kamis.

              Endang menjelaskan, angka kenaikan yang diusulakn oleh aliansi buruh ini mempertimbangkan
              beberapa kebijakan pemerintah.

              Pertama, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu, PP No. 78 Tahun
              2015 tentang Pengupahan, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Berdasarkan PP No. 78/2015, kata Endang, angka kenaikan yang diminta sudah memenuhi dua
              unsur. Pertama unsur pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dan kedua yakni laju inflasi.






                                                           507
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513