Page 510 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 510
Judul Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pelanggar Upah Pekerja
Nama Media Bhirawa
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Antara
Tanggal 2021-11-18 13:31:00
Ukuran 84x86mmk
Warna Warna
AD Value Rp 2.520.000
News Value Rp 12.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Pelanggaran
upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Pemerintah tidak boleh abai, dan harus tegas
menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum karena sangat
merugikan rakyat sebagai pekerja
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Jumlah
pengawas ketenagakerjaan harus diperbanyak sehingga bisa cepat menemukan berbagai
persoalan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan. Tentunya kapasitas dan kualitas dari
tenaga pengawas harus mumpuni
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Kita bersyukur
tahun depan upah minimum pekerja ada kenaikan, dibandingkan tahun ini yang tidak ada namun
harus betul-betul diterapkan perusahaan sehingga dapat membantu pekerja yang masih
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi
negative - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Pengusaha tidak
bisa main-main, dan harus memberikan gaji karyawan sesuai ketentuan aturan pengupahan jika
tidak ingin mendapat sanksi
neutral - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Tahun depan
pemerintah meniadakan penangguhan itu. Apalagi saat ini sebagian sektor-sektor ekonomi
sudah mulai kembali bergeliat setelah kondisi pandemi COVID-19 membaik
Ringkasan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengetatkan sistem pengawasan dan
menindak tegas pelanggar upah pekerja karena sudah sering terjadi dan telah merugikan
masyarakat. “Pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Pemerintah tidak boleh
abai, dan harus tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah
minimum karena sangat merugikan rakyat sebagai pekerja," kata Puan dalam keterangannya Di
Jakarta, Selasa.
509
