Page 513 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 513
Judul Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan
UMP
Nama Media merahputih.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/massa-buruh-tutup-jalan-depan-
balai-kota-dki-tuntut-anies-naikkan-ump
Jurnalis Andika Pratama
Tanggal 2021-11-18 13:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan
Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh. Kelompok buruh dari
Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) dan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11) untuk
menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP.
MASSA BURUH TUTUP JALAN DEPAN BALAI KOTA DKI, TUNTUT ANIES NAIKKAN
UMP
Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan
Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.
Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) dan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis
(18/11) untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP.
Dalam aksinya, buruh menutup jalan depan kantor Anies sehingga terjadi kemacetan.
Pemblokiran ruas jalan lantaran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak menemui
massa yang sudah berorasi sedari pagi. Sebab, pihak Pemprov DKI berjanji pimpinannya akan
menemui para buruh.
"Katanya gubernur mau datang, tapi lama menunggu belum juga datang. Sudah dibuka satu
jalur tapi gubernur tidak datang," cetus salah satu orator di atas mobil komando.
Kabag Ops Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq mengatakan, polisi tak
melarang masyarakat menyampaikan aspirasi karena hal tersebut merupakan hak warga negara.
Tapi harus diingat juga menggelar unjuk rasa tak boleh mengganggu masyarakat lain.
512
