Page 517 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Judul Buruh Menolak UMP 2022, Pengusaha Anggap Adil
Nama Media Rakyat Maluku
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg5
Jurnalis jawapos.com
Tanggal 2021-11-18 13:18:00
Ukuran 88x307mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.940.000

News Value Rp 50.820.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) menolak formulasi kenaikan upah minimum
(UM) yang dibuat pemerintah. Buruh/ pekerja bahkan mengancam mogok massal bila ketentuan
tersebut tetap dilaksanakan.

BURUH MENOLAK UMP 2022, PENGUSAHA ANGGAP ADIL
KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) menolak formulasi kenaikan upah minimum
(UM) yang dibuat pemerintah. Buruh/ pekerja bahkan mengancam mogok massal bila ketentuan
tersebut tetap dilaksanakan.

Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Ketua KSPI Said Iqbal
mengungkapkan, penggunaan PP 36/2021 dalam penghitungan UM merupakan tindakan
inkonstitusional. Sebab, dalam UU Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan, tak disebutkan bahwa
penghitungan kenaikan UM akan DIYabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). "Formula
kenaikan upah minimum dengan istilah batas atas (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal
dalam UU Ciptaker" ujarnya dalam temu media kemarin (16/11). Menurut Said, penggunaan UU
Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini UU Ciptaker sedang menjalani
judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan hukum, seharusnya peraturan
masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015.

Dia menerangkan, buruh sejatinya sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL)
yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003. Dari hasil survei di 10
provinsi, diperoleh rata-rata total KHL 7-10 persen. Lalu, bila menggunakan PP 78/2015 yang
mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan UM minimal 4 persen. "Dengan
demikian, keduanya klop. Kenaikan upah minimum 5-7 persen. Itu dasarnya," tuturnya.
Sementara itu, respons sebaliknya ditunjukkan kalangan pengusaha. Mereka menilai formulasi
UMP yang tertuang dalam PP 36/2021 sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan, Peraturan
menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian UMP di seluruh provinsi sebesar 1,09 persen. "Angka
tersebut adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi rill seperti rata-rata konsumsi dan
tingkat pengangguran," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi

516