Page 511 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 511
PEMERINTAH DIMINTA TINDAK TEGAS PELANGGAR UPAH PEKERJA
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengetatkan sistem pengawasan dan
menindak tegas pelanggar upah pekerja karena sudah sering terjadi dan telah merugikan
masyarakat.
“Pelanggaran upah minimum sudah sering terjadi selama ini. Pemerintah tidak boleh abai, dan
harus tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum
karena sangat merugikan rakyat sebagai pekerja," kata Puan dalam keterangannya Di Jakarta,
Selasa.
Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menguatkan
sistem sosialisasi dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan.
Hal itu menurut dia karena banyak mendapat pengaduan bahwa pelanggaran upah minimum
kerap terjadi karena minimnya pengawasan.
“Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus diperbanyak sehingga bisa cepat menemukan
berbagai persoalan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan. Tentunya kapasitas dan kualitas
dari tenaga pengawas harus mumpuni," ujarnya.
Dia menilai pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam
memberikan upah yang layak kepada pekerja apalagi kenaikan upah minimum 2022 rata-rata
hanya ada di kisaran 1 persen.
Puan mengaku bersyukur tahun 2022 terjadi kenaikan upah namun harus benar-benar
diterapkan perusahaan agar dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup.
"Kita bersyukur tahun depan upah minimum pekerja ada kenaikan, dibandingkan tahun ini yang
tidak ada namun harus betul-betul diterapkan perusahaan sehingga dapat membantu pekerja
yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi," katanya.
Dia mengingatkan, pengusaha akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan pengupahan
mulai tahun depan sehingga harus mematuhi pembayaran upah minimum kepada pekerjanya.
Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengusaha
bisa dikenai sanksi maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sampai Rp400 juta apabila
memberikan gaji pekerjanya di bawah upah minimum.
"Pengusaha tidak bisa main-main, dan harus memberikan gaji karyawan sesuai ketentuan aturan
pengupahan jika tidak ingin mendapat sanksi," ujarnya.
Puan mengatakan, UU Cipta Kerja juga meniadakan kesempatan penangguhan pelaksanaan
upah minimum bagi pengusaha yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.
Menurut dia, dengan beleid baru itu, pengusaha harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Tahun depan pemerintah meniadakan penangguhan itu. Apalagi saat ini sebagian sektor-sektor
ekonomi sudah mulai kembali bergeliat setelah kondisi pandemi COVID-19 membaik," katanya.
Puan menggarisbawahi masih banyaknya perusahaan skala menengah hingga besar yang tingkat
kepatuhannya sangat rendah dalam membayar pekerja sesuai upah minimum. Dia menekankan
agar hal tersebut jangan lagi sampai terjadi mengingat saat ini kenaikan upah minimum sangat
kecil.
510
