Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 142
Diketahui, Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara
paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang
sengaja menempatkan calon PMI pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak
sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon PMI.
Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang uji materi UU No 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada sidang keenam yang digelar pada Selasa (10/3) beragendakan mendengar
keterangan ahli pemohon, yaitu Prof Dr Hadi Shubhan, SH. MH. CN dari Universitas
Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH dari Universitas
Brawijaya Malang, dan Prof Dr Amiruddin, SH, M hum dari Universitas Mataram
Lombok.
Page 141 of 175.
