Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 140
"Dengan dalih satu paket dengan investasi yang ditanamkan negara asing,"
tegasnya.
Arief menambahkan harusnya Omnibus Law UU Cipta Kerja itu salah satunya berisi
supaya pejabat negara dan BUMN tidak mudah dikriminalisasi dengan UU Tipikor
karena menjalankan perintah dan program-program pemerintah.
"Omnibus law juga harusnya menghapuskan PP poligami untuk ASN," ungkap dia.
Selain itu, lanjut Arief, Omnibus Law UU Cipta Kerja harusnya untuk mengembalikan
undang-undang tentang keuangan dan ekonomi agar tidak liberal.
"Misalnya bagaimana merubah UU dan PP yang bisa memudahkan aliran dana hasil-
hasil output ekonomi Indonesia keluar dari Indonesia," jelasnya.
Namun, sesal Arief, Omnibus Law UU Cipta Kerja dibuat malah untuk
mempermudah bajak laut asing merampok dengan kapal-kapal besar.
"Bukan untuk melindungi kekayaan negara dan mensejahterakan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, Amerika Serikat dan negara lain juga pernah menerapkan omnibus law
tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat dan ekonominya.
"Jadi tidak ada jalan selain semua lapisan masyarakat harus menolak omnibus law
dan turun ke jalan-jalan," pungkasnya.
(boy/jpnn).
Page 139 of 175.
