Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

Title ASPATAKI MINTA PEMERINTAH TERBITKAN PENGGANTI UU PERLINDUNGAN PMI
Media Name jpnn.com
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/aspataki-minta-pemerintah-terbitkan-penggant i-uu-
perlindungan-pmi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) masih
berupaya mendapatkan kepastian hukum terkait Undang Undang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebelumnya, Aspataki mengajukan uji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf
(b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 2017.

Ketua Aspataki Saiful Mashud mengatakan, Pasal 54 itu tidak serta-merta dikenakan
kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan
izin, tetapi kepada perorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan izin
baru.

"Ini ada kesalahanan yang cukup fatal dan merugikan konstitusi anggota kami,"
kata Saiful Mashud, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3).

Terkait hal tersebut, Saiful Mashud, akan mengirimkan surat ke DPR RI dan
pemerintah agar segera membuat Undang Undang tentang penempatan PMI ke luar
negeri sebagai amanat Pasal 33 dan 34 UU 13/2003.

Menurut Saiful, UU No 39/2004 tentang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia yang dianggap Sebagai UU pelaksanaan atas UU No 13/2003 telah
disebutkan dengan jelas dalam Pasal 89 UU 18/2017 bahwa UU 39/2004 dianggap
tidak berlaku.

"Sehingga wajar muncul kegaduhan, bahkan nyaris UU 18/2017 tidak dapat
dilaksanakan oleh pemerintah, 42 LTSA tidak berfungsi sesuai peruntukanya," ujar
Saiful.

"Selain itu, pelaksanaan pelatihan oleh pemerintah (pasal 39, 40, 41) tidak dapat
dilaksanakan karena UU tentang Penempatan ke luar negeri sebagai perintah pasal
33 dan 34 UU No 13/2017 hingga saat ini belum dibuat oleh DPR kita, dan UU
18/2017 Adalah Undang Undang Pelindungan," sambungnya.

Page 140 of 175.