Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

MK GELAR SIDANG KE-6 UJI MATERI UU PEKERJA MIGRAN, INI KETERANGAN 3 AHLI
Title
PEMOHON
Media Name merdeka.com
Pub. Date 11 Maret 2020
https://www.merdeka.com/peristiwa/mk-gelar-sidang-ke-6-uji-materi-uu-p ekerja-
Page/URL
migran-ini-keterangan-3-ahli-pemohon.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang ke enam judicial
review Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) yang diajukan oleh Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (Aspataki), Rabu (10/3).

Agenda sidang lanjutan ini adalah mendengar keterangan ahli pemohon yaitu Prof
Dr Hadi Shubhan, SH. MH. CN dari Universitas Airlangga Surabaya , Prof. Dr. Abdul
Rachmad Budiono, SH, MH dari Universitas Brawijaya Malang dan Prof Dr
Amiruddin, SH, M hum dari Universitas Mataram Lombok.

Dalam keterangan yang didengarkan di depan Majelis Hakim, Prof Dr Hadi Subhan
memberi kesimpulannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah salah secara
formal.

Keterangan ahli lainnya, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menjelaskan bahwa
sentral masalah penanganan masalah Pekerja Migran bukan terdapat di uang
jaminan yang harus disimpan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) ke rekening pemerintah.

"Jangankan dinaikkan dari Rp 500.000.000 ke Rp 1,5 miliar. Dinaikkan 10 kali,
enggak selesai masalah. Sehingga angka Rp 5 miliar untuk modal disetor dan Rp 1,5
miliar untuk perizinan ini tidak betul. Tidak menuju pada sasarannya," jelas Prof. Dr.
Abdul Rachmad Budiono.

Keterangan lainnya yang didengarkan adalah dari Prof Dr Amiruddin, SH, M hum
dari Universitas Mataram Lombok, yang fokus pada rumusan norma Pasal 82 huruf a
dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 ini adalah Aspataki yang
menguji Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf
a UU PPMI.

Page 136 of 175.