Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 138
Langkah ASPATAKI yang mengajukan uji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan
huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 2017
ini adalah lantaran ingin mendapatkan kepastian hukum.
"Karena pasal 54 itu tidak serta merta dikenakan pada Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan izin, tapi kepada perorangan
yang perorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan izin baru, ini ada
kesalahan yang cukup fatal dan merugikan konstitusi anggota kami," tegas Ketua
Umum ASPATAKI, Saiful Mashud.
Tak hanya itu, Saiful Mashud mengaku juga akan bersurat ke DPR RI dan
Pemerintah agar segera membuat Undang Undang tentang Penempatan ke luar
negeri sebagai amanat pasal 33 dan 34 UU 13/2003.
"Sementara UU No 39/2004 tentang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia yang dianggap Sebagai UU pelaksanaan atas UU No 13/2003 telah
disebutkan dengan jelas dalam pasal 89 UU 18/2017 bahwa UU 39/2004 dianggap
tidak berlaku, sehingga wajar muncul kegaduhan, bahkan nyaris UU 18/2017 tidak
dapat dilaksanakan oleh pemerintah, 42 LTSA tidak berfungsi sesuai peruntukkanya,
Pelaksanaan Pelatihan oleh Pemerintah (pasal 39, 40, 41) tidak dapat dilaksanakan
karena UU tentang Penempatan ke luar negeri sebagai perintah pasal 33 dan 34 UU
No 13/2017 hingga saat ini belum dibuat oleh DPR kita, dan UU 18/2017 adalah
Undang Undang Pelindungan," jelas Saiful.
[rhm].
Page 137 of 175.
