Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 139
Title ARIEF POYUONO SEBUT OMNIBUS LAW HAPUS KEKUASAAN PEMDA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/arief-poyuono-sebut-omnibus-law-hapus-kekuas aan-pemda
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Bersatu Arief Poyuono menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebenarnya dibuat
lebih untuk ibu kota baru.
Terutama untuk mengambil lahan-lahan garapan milik rakyat yang tidak pernah
diberikan sertifikat. Selain itu, juga mengambil lahan-lahan milik adat ketika akan
digunakan untuk pembangunan ibu kota baru nantinya.
Arief menduga dalam pembangunan ibu kota baru akan banyak terjadi sengketa
lahan masyarakat dengan investor asing yang akan turut serta.
"Akan banyak nantinya lahan-lahan garapan masyarakat di daerah lain yang selama
ini jadi sumber pendapatan masyarakat petani akan diambil dengan mudah
mengunakan UU Omnibus law," kata Arief, Rabu (11/3).
Arief menambahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja akan menghapuskan kekuasaan
pemerintah daerah dalam mengelola daerah dengan sistem otonomi daerah.
Misalnya, dia mencontohkan, izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)
yang harusnya menjadi hak dari pemda daerah mengeluarkan izinnya.
"Dengan omnibus law sudah tidak berlaku lagi," tegas wakil ketua umum Partai
Gerindra itu.
Padahal, lanjut Arief, amdal dalam hal pengunaan lahan untuk investasi itu tidak
hanya dinilai dari sisi ekonominya saja, tetapi sosial, budaya dan kearifan lokal di
setiap daerah.
"Itulah gunanya pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan otoritas bagi
kepala daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sesuai adat istiadat dan
kearifan lokal budaya yang ada," katanya.
Arief melanjutkan Omnibus Law UU Cipta Kerja juga digunakan untuk
mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.
Page 138 of 175.
