Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

Lepas dari signifikansinya, sah atau tidaknya pelaksanaan mogok kerja ternyata
menjadi persoalan pokok dalam kasus PHK AFI. Secara nasional, UU No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137 sampai 145, dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja
yang Tidak Sah telah mengatur tolok ukur keabsahan ini.

Berdasarkan paket peraturan tersebut, sah atau tidaknya mogok kerja bergantung
pada gagalnya perundingan perusahaan dan buruh; kesepakatan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial tidak tercapai. Gagalnya perundingan, selain
karena perusahaan tak mau melakukannya, juga terjadi akibat perundingan yang
telah dilakukan rupanya mengalami jalan buntu ( deadlocked ) yang dinyatakan
dalam risalah perundingan, baik oleh perusahaan maupun buruh.

Sekilas, tak ada yang keliru dengan ketentuan ini. Namun, inilah hulu persoalannya.
Persoalan mendasar terletak pada penggunaan ketentuan prosedural dalam menata
pelaksanaan mogok kerja. Ketentuan prosedural ini merujuk pada adanya keharusan
para pihak untuk menyatakan dalam sebuah risalah tertulis, bahwa perundingan
telah gagal lantaran deadlocked .

Dengan adanya prasyarat yang tidak hanya prosedural, namun juga formalistis dan
maha-kaku ini, mogok kerja akan selalu dianggap tidak sah bila tidak ada
pernyataan tertulis sebagaimana disebutkan tadi, walaupun perundingan telah
dilakukan berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus, hingga beribu-ribu kali.
Ini tak ubahnya yang terjadi dalam kasus PHK AFI terhadap buruh-buruhnya.

Mogok kerja, padahal, merupakan wujud dari kebebasan berekspresi; sebuah
kebebasan yang secara alamiah telah melekat pada diri setiap manusia. Sesuai
dengan natur kebebasan berekspresi, keberadaan mogok kerja pada buruh pun
sejak awal sudah sah, bahkan legitimate . Jadi, sah atau tidaknya mogok kerja
pada dasarnya tidak tergantung sama sekali pada aturan hukum apapun, apalagi
dalam negara demokratis tak ubahnya Indonesia. Artinya, ada logika keliru dalam
aturan ini.

Logika keliru tersebut seolah-olah menunjukkan, negara masih terjebak dalam
jaring-jaring wataknya yang administratif, kuno, dan bahkan ketinggalan zaman.
Aturan-aturan yang ada seharusnya disusun semata-mata untuk menjamin secara
optimal pelaksanaan mogok kerja yang damai dan tertib.

Sebagai perbandingan, keterjebakan negara pada pola prosedural-formalistis ini
juga terjadi dalam sektor yang lain. Misalnya, dalam penataan ruang kebebasan
beragama atau berkeyakinan melalui syarat-syarat kuantitatif dalam pendirian
tempat ibadah. Bahkan, dampak yang satu ini telah menyebabkan banyak
malapetaka sosial dalam bentuk intoleransi dan ancaman-ancaman terhadap
kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Sebuah Tawaran Alternatif PHK yang dilakukan AFI di tengah mogok kerja para
buruh menunjukkan timpangnya relasi kuasa antara perusahaan dan buruh. Mogok
kerja sudah sepatutnya tidak hanya dipahami sebagai aksi sosial para buruh, namun

Page 72 of 175.