Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 74
juga sebagai sebuah respons terhadap ketidakadilan. Karenanya, negara harus
bertindak melampaui ( beyond ) aturan-aturan yang telah dibuatnya.
Untuk itu, pertama, negara sepatutnya tampil sebagai aktor independen dalam
proses perundingan ulang perusahaan dengan buruh. Dalam perundingan ini,
negara harus sebisa mungkin memetakan nilai pembuka atau tawaran awal yang
disampaikan para pihak ( Aspiration Price ) dan nilai atau tawaran terendah yang
dapat diterima para pihak atas tuntutan-tuntutannya ( Reservation Price ).
Berdasarkan pemetaan ini, tentu sebuah ruang atau margin-margin yang
memungkinkan terjadinya kesepakatan baru ( zone of possible agreement ) akan
mewujud. Dari ruang ini, sebuah solusi yang saling memenangkan dan
menguntungkan para pihak secara seimbang ( win-win solution ) pada umumnya
dapat diperoleh.
Kedua, negara harus terbuka untuk mengevaluasi aturan terkait keabsahan mogok
kerja. Ini dilakukan agar ketentuan tersebut tidak menjadi jari-jari hukum yang
justru mencengkeram dan menghalangi kebebasan buruh dalam menuangkan
ekspresinya. Evaluasi ini diorientasikan untuk menguatkan aturan-aturan yang
menjamin damai dan tertibnya pelaksanaan mogok kerja, bukan malah menentukan
sah atau tidaknya mogok kerja.
Memang, perselisihan perusahaan dan buruh bukan persoalan yang sederhana. Ia
kompleks. Bila tidak segera diselesaikan dengan cara-cara yang tepat, maka akan
muncul banyak ketidakadilan-ketidakadilan yang lain, bak efek domino. Oleh sebab
itu, negara tak boleh mandek dan diam hanya karena telah memberi fasilitas
kepastian berupa aturan-aturan. Negara sepatutnya hadir di sini.
Sahid Hadi peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(mmu/mmu)
Page 73 of 175.
