Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020

Title TOLAK OMNIBUS LAW, RIBUAN BURUH MENYERBU KANTOR DPRD SUMSEL
Media Name kompas.com
Pub. Date 11 Maret 2020
Page/URL https://regional.kompas.com/read/2020/03/11/16262661/tolak-omnibus-law -ribuan-
buruh-menyerbu-kantor-dprd-sumsel
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

PALEMBANG , - Ribuan buruh di Palembang , Sumatera Selatan, menggelar demo
menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law .

Mereka melakukan unjuk rasa dengan mendatangi Kantor DPRD Sumatera Selatan,
Rabu (11/3/2020).

Para buruh tersebut menolak RUU Omnibus Law tersebut, lantaran dapat
berdampak besar bagi buruh.

Sebab, salah satu dari RUU tersebut memperbesar peluang masuknya tenaga kerja
asing (TKA) ke Indonesia.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumsel Hermawan
mengatakan, selain membuka keran bagi TKA, RUU Omnibus Law juga menghapus
adanya upah minimum sektoral kabupten dan kota.

Dengan begitu, hanya upah minum provinsi (UMP) yang diakui.

"UMP ini biasanya tidak sebesar UMR. Ini tentu akan merugikan kaum buruh." kata
Hermawan.

Poin lain dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan adalah sistem hubungan
kerja secara kontrak yang dilegalkan.

"Buruh bisa dikontrak seumur hidup tanpa tahu nasib mereka setelah selesai tidak
bekerja lagi," kata Hermawan.

Hermawan mengatakan, RUU tersebut hanya menguntungkan para pengusaha.

Namun, undang-undang tersebut tidak berpihak kepada buruh.

"Dalam RUU Omnibus Law tersebut ada poin yang juga menyudutkan kaum buruh,
yakni tidak lagi diberlakukannya pesangon bagi mereka yang mengalami pemutusan
hubungan kerja. Ini tentu akan merugikan buruh, apalagi bagi mereka yang sudah
lama bekerja," ujar dia.

Hal yang sama diutarakan Sekretaris Federasi Serikat Buruh Rokok, Tembakau,
Makanan, dan Minuman (FSB-RTMM) Sumsel, Nanang Setiawan.

Page 74 of 175.