Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 191
Menurut Antony, kondisi ini sudah dialami para pekerja selama satu tahun terakhir. "Sampai hari
ini belum ada kejelasan," kata dia. Untuk itu, SPBI pun menyampaikan empat tuntutan atas
permasalahan yang dihadapi tersebut: 1. Fast Food Indonesia segera mengeluarkan kebijakan
pembayaran upah sebagaimana biasanya, dan segera mengembalikan upah yang selama ini
ditahan 2. Hapus kebijakan pemotongan upah dan hold Upah.
3. Berikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
4. Naikkan upah level staff dan bayarkan upah lemburnya.
5. Kementrian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan, untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Norma
Ketenagakerjaan di Fast Food Indonesia.
Setelah aksi dilakukan di Kemenaker, Antony menyebut masalah belum selesai. Kini, kata dia,
para pekerja KFC yang melakukan aksi diminta untuk melakukan tes PCR Covid-19 dengan biaya
sendiri.
Antony menyebut instruksi ini disampaikan oleh para area manager KFC. Kalau belum melakukan
tes, kata dia, maka pekerja tak boleh masuk kerja.
Ia menilai kebijakan ini sangat diskriminatif. Sebab, para pekerja yang tergabungf dalam SPFFI
juga pernah melakukan aksi pada akhir Maret 2021, tapi tidak pernah diminta untuk tes PCR.
Sebenarnya, kata Antony, para pekerja tidak keberatan untuk melakukan tes PCR. Masalahnya
adalah karena disuruh tes dengan uang sendiri. "Kalau difasilitasi sih, ga ada masalah," ujarnya.
Tempo mengkonfirmasi instruksi tes PCR dengan biaya sendiri oleh KFC yang disampaikan
Antony ini kepada Justinus. Tapi, hingga kini Justinus belum memberikan jawaban dan pesan
WhatsApp yang disampaikan baru dibaca saja.
190