Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 205
Title KETUA MPR RESPONS KENAIKAN BPJS HINGGA SOAL THR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/qableg423/ketua-mpr-respons-kenaikan-bp js-hingga-soal-
Page/URL
thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mersepons sejumlah isu
aktual dalam sepekan. Mulai dari isu kenaikan kembali iuran BPJS Kesehatan hingga
sial Tunjangan Hari Raya (THR).
Sehubungan dengan adanya rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial/BPJS kesehatan Kelas I dan Kelas II mandiri pada Juli 2020, yang tercantum
dalam Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, Ketua MPR meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut,
mengingat putusan Mahkamah Agung/MA pada pokoknya melarang pemerintah
menaikkan iuran BPJS kesehatan.
Oleh karenanya, sekalipun kenaikan iuran BPJS yang tertuang dalam Perpres Nomor
64 Tahun 2020 nominalnya sedikit berbeda dengan kenaikan sebelumnya, langkah
presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena kenaikan iuran
bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah resesi
ekonomi saat ini.
Bamsoet mendorong pemerintah segera memberikan sosialisasi dan penjelasan
yang dapat dipahami oleh masyarakat, dikarenakan rencana kenaikan iuran BPJS
kesehatan ini bertolak belakang dengan kembali normalnya iuran BPJS Kesehatan
yang beberapa waktu lalu diputuskan MA.
"Mengingatkan pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat
luas dan menyampaikan bahwa peserta mandiri adalah kelompok masyarakat
pekerja informal yang perekonomiannya sangat terdampak oleh Covid-19. Kenaikan
iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam
membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi
terhambat," ujar Bamsoet dalam siaran persnya.
Bamsoet mendorong pemerintah mencari solusi dalam menjaga keberlanjutan
program JKN-KIS dan keberlangsungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara
program JKN agar tetap berjalan, namun yang tidak memberatkan ataupun
membebankan masyarakat.
Page 204 of 231.
