Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020
P. 202
Title PEMERINTAH AKUI ATURAN PERLINDUNGAN ABK WNI BERANTAKAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 14 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514191712-106-503517/p emerintah-
Page/URL
akui-aturan-perlindungan-abk-wni-berantakan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Rhamdani, mengakui peraturan perlindungan terhadap pekerja imigran Indonesia
terutama anak buah kapal ( ABK ) pelaut dan kapal ikan masih berantakan.
Hal itu disinggung dalam webinar yang digagas Indonesia Ocean Justice Initiative
terkait perlindungan ABK WNI di kapal ikan asing, Kamis (14/5).
Tak hanya aturan yang tumpang tindih, Benny menuturkan pengaturan tata kelola
dan kewenangan dari mulai proses perekrutan hingga penempatan juga masih
belum jelas.
"Carut marutnya persoalan tata kelola ABK itu disebabkan tidak adanya kejelasan
dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tata kelola penempatan
dan perlindungan ABK baik antara lembaga pemerintah maupun pihak-pihak lainnya
yang berhak melakukan penempatan," ujar Benny.
Sebagai contoh, Benny mengungkit banyak pihak yang bisa mengeluarkan surat izin
penempatan ABK, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Ketenagakerjaan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI).
Tak hanya soal penempatan, Benny mengatakan antara lembaga dan kementerian
belum memiliki data terpadu yang terintegrasi, termasuk pihak ketiga, terkait
perekrutan dan penempatan ABK di luar negeri.
Ketidakjelasan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK ini, ujar Benny, turut
mempersulit pemerintah sendiri dalam menangani kasus yang menimpa para pelaut
dan nelayan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.
Menurut Benny, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan pada pasal 64 Undang-
Undang No.18/Tahun 2017. Peraturan itu, paparnya, seharusnya terbit paling
lambat 22 November 2019 lalu.
Benny menegaskan PP tersebut harus memuat aturan yang sangat jelas dan rinci
mengenai tahap perekrutan hingga penempatan ABK seperti batas usia minimal di
atas kapal, standar jam kerja, pemeriksaan medis ABK secara berkala di atas kapal,
penentuan standar Perjanjian Kerja Laut sesuai prinsip HAM, standar nilai upah ABK,
Page 201 of 231.
