Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

mencegah dan menanggulangi hal tersebut, misalnya dengan melakukan
pengecekan suhu tubuh.

Bamsoet mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, didampingi oleh
pemerintah daerah/pemda dan pihak sekolah, untuk membuat peraturan dan
sosialisasi bagaimana prosedur kesehatan Covid-19 dapat diimplementasikan di
setiap sekolah, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan
sekolah.

"Mendorong pemerintah memperhatikan dan memetakan perkembangan covid-19 di
setiap wilayah sekolah, sehingga dapat diketahui sekolah tersebut berada di zona
covid-19 merah, orange, kuning, atau hijau. Hal tersebut bertujuan agar dapat
diketahui sejauh mana relaksasi di setiap sekolah dapat dilakukan," ujarnya.

Sehubungan dengan dibukanya posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) oleh
Kementerian Ketenagakerjaan sehingga akan banyak pekerja yang melaporkan
masalah pembayaran THR oleh perusahaan, akibat dari banyaknya perusahaan yang
kesulitan untuk membayar THR sehingga perusahaan menunda pembayaran atau
membayar dengan cara menyicil, hal ini dikarenakan adanya gangguan pendapatan
perusahaan dikarenakan wabah virus Covid-19, Ketua MPR mengimbau agar pihak
perusahaan memperhatikan hak-hak pekerja untuk mendapatkan THR, mengingat
selama ini pekerja sudah memenuhi kewajibannya, dan meminta kepada setiap
perusahaan untuk mencari solusi bersama perwakilan pekerja, yang sudah
menyatakan menolak pembayaran THR dengan cara menyicil ataupun melakukan
penundaan pembayaran.

Mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan kepada perusahaan yang
kesulitan keuangan dalam membayar THR dengan memberikan kemudahan
dibidang pajak ataupun kemudahan transaksi perbankan. Mendorong pemerintah
mengimbau kepada setiap perusahaan yang mampu/tidak mengalami kesulitan
membayar THR, untuk segera membayarkan THR kepada setiap pekerja paling
lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, atau pada tanggal 17 Mei
mendatang, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 6 tahun 2020 mengenai
pembayaran THR pada masa pandemi Covid-19, mengingat adanya sanksi bagi
pengusaha yang terbukti terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja.

"Mendorong pemerintah mengimbau kepada setiap pekerja yang bekerja di
perusahaan agar memanfaatkan pos pengaduan THR yang disediakan oleh
pemerintah, yang digunakan untuk melaporkan apabila karyawan memiliki masalah
dengan perusahaan dalam hal pembayaran THR," ungkapnya..

Page 206 of 231.