Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

pelatihan serta sertifikasi keselamatan kerja di atas kapal, hingga jaminan kesehatan
dan sosial bagi ABK.

Berkaca pada Kasus Benjina Aturan tumpang tindih juga diakui pendiri Foundation
for International Human Rights Reporting Standards , Marzuki Darusman.

Marzuki, yang merupakan mantan ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk Korea Utara, berharap pemerintah dapat mencontoh kasus
perdagangan orang di Benjina, Maluku, pada 2015.

"Pemerintah Indonesia harus menggunakan pendekatan HAM dalam memperkuat
perlindungan ABK. Lima tahun lalu terungkap kasus perbudakan ABK dan
perdagangan orang di Benjina, Maluku, yang menjadi sorotan dunia." "Ini
kemudian mendorong pemerintah mengambil langkah yang sangat fundamental
dalam HAM untuk mengatasi eksploitasi dalam industri perikanan," kata Marzuki
yang merupakan mantan Jaksa Agung RI periode 1999-2001 dalam presentasinya.

Marzuki menuturkan kasus Benjina berhasil mendorong pemerintah lebih
memperhatikan penegakan HAM ABK nelayan.

Pada 2015, di tahun yang sama dengan pengungkapan kasus perbudakan ABK di
Benjina, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pudjiastuti, langsung
menerbitkan peraturan menteri Nomor 35/Permen-KP/2015 tentang Sistem dan
Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.

Marzuki menuturkan peraturan itu mengharuskan seluruh kapal ikan yang
beroperasi di Indonesia memiliki sertifikasi HAM.

Peraturan tersebut mewajibkan industri perikanan memenuhi kondisi kerja yang adil
dan layak bagi pekerja, termasuk hidup layak, akomodasi, makan dan minum,
pengobatan, asuransi jaminan sosial, perlindungan risiko kerja, serta hak khusus
lainnya.

Pengusaha perikanan juga wajib menghindari terjadinya kerja paksa dalam bentuk
penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan ruang gerak, pengasingan,
kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen identitas,
penahanan upah, jeratan utang, kondisi kerja dan kehidupan yang menyiksa, serta
kerja lembur yang berlebihan.

"Sertifikasi yang dikembangkan oleh KKP ini merupakan suatu prakarsa yang unik di
dunia yang diprakarsai oleh menteri Susi waktu itu. Instrumen hukum ini
seharusnya bisa diperkuat dan diperluas jangkauannya sehingga bisa mencakup
perlindungan ABK WNI di kapal asing juga," kata Marzuki.

Penguatan perlindungan ABK kembali menjadi perhatian setelah terungkap bahwa
puluhan WNI yang bekerja di empat kapal ikan berbendera China diduga mengalami
eksploitasi hingga perbudakan.

Page 202 of 231.