Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MEI 2020

Kemudian terkait banyaknya kendala dalam penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia
(HAM) berat dan kasus kekerasan seksual, Ketua MPR RI mendorong pemerintah
dalam hal ini bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM dan institusi
hukum perlu memperhatikan Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran
HAM yang berat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM
berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU
26/2000), dan kasus HAM sebelum UU No.26 thn 2000 itu melalui Pengadilan HAM
AdHoc yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atas usul DPR.

Bamsoet mendorong institusi hukum yang akan mengajukan proses peradilan HAM
berat untuk memahami persyaratan subyektif ataupun persayaratan obyektif
sebagai bukti telah terjadinya kejahatan HAM berat, agar dapat diproses sesuai
dengan tata cara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ia menghimbau jika
ada warga yang merasa ketidakadilan terhadap suatu peristiwa yang menimpa
mereka dapat melaporkan ke Komnas HAM dan meminta penjelasan apakah kasus
yang terjadi merupakan kasus pelanggaran HAM atau bukan, agar upaya yang
mereka lakukan untuk mendapat keadilan bisa diperhatikan oleh pemerintah.

"Menghimbau terhadap pihak korban atau keluarga korban kekerasan seksual untuk
dapat terbuka dan berani melaporkan agar pelaku dapat dijerat dengan hukum
pidana, selama ini korban atau keluarga korban merasa malu untuk melaporkan ke
Kepolisian. Saat ini polisi dapat melakukan tindakan kepada pelaku tanpa perlu
menunggu adanya laporan, karena kejahatan seksual sudah tidak merupakan
kejahatan aduan," kata Bamsoet.

Bamsoet mendorong lembaga dan institusi hukum agar dapat melakukan langkah-
langkah yang dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan kriminal maupun yang menyangkut tindak kekerasan terhadap
perempuan, karena saat ini proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual masih
dinilai cukup lamban.

Mendorong pemerintah berkomitmen dalam memberikan perlindungan hukum
kepada korban dan saksi, dan membantu mereka dalam penyediaan fasilitas hukum
yang memadai, juga membantu dalam mengatasi sejumlah permasalahan legal
yang dihadapi.

Sementara terkait rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yang mulai akan membuka sekolah pada Juli 2020 mendatang, Ketua
MPR mengingatkan Kemendikbud, pemda, dan pihak sekolah memastikan
lingkungan sekolah dalam keadaan steril, dan difasilitasi sejumlah perangkat
kesehatan, seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan pemberian masker
secara gratis bagi guru, siswa, petugas kebersihan sekolah, dan satpam sekolah.

Mendorong Kemendikbud memikirkan upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan
sekolah, karena masih adanya potensi guru, siswa, petugas kebersihan, dan
satpam, terpapar virus corona selama dalam perjalanan menuju ke sekolah. Oleh
karena itu, Kemendikbud harus menentukan langkah antisipasi yang tepat untuk

Page 205 of 231.