Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 170
"Kami sudah buat, drafnya tebal dan mereka pura-pura enggak tahu ada ini (naskah versi
buruh)," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di kantor KSPI, Pondok Gede, Jakarta Timur,
Senin (20/7).
Dalam tim perumus RUU Ciptaker yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, sebut Said, kalangan pengusaha selalu mengendalikan pembahasan. Kendali itu
membuat masukan dan rekomendasi para buruh tak pernah masuk ke dalam draft RUU.
Ia juga mengatakan pemerintah diam saja dengan permasalahan tersebut.
"Tim itu hanya mendengar masukan, tidak ada rekomendasi, tidak ada keputusan. Pemerintah
sangat berpihak kepada pengusaha Kadin dan APINDO. Itu tidak sesuai. Tim itu dengan arogan
menolak konsep serikat buruh," tegasnya.
Menurutnya, rancangan ominbus law Cipta Kerja yang saat ini dibahas di parlemen juga tak
sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Salah satunya, soal pembukaan lapangan kerja
seluas-luasnya serta perlindungan kesejahteraan bagi pekerja.
Said Iqbal menjelaskan RUU Cipta Kerja yang kini dibahas DPR justru mengebiri konsep
perlindungan terhadap buruh mulai. Kebiri dilakukan mulai dari penggunaan buruh alih daya (
outsourcing ) hingga pengaturas kontrak kerja seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan.
Lantaran itu lah, tegas Said Iqbal, sejumlah serikat buruh dan pekerja menyatakan keluar dan
mengundurkan diri dari tim teknis pembahasan RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan yang
dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tim yang dibentuk itu, tidak sesuai harapan kami. Anda bisa lihat di konsepnya serikat buruh.
Kami jelas. Karena tidak sesuai dengan arahan presiden Kami ber harap presiden membuka hati
dan pikirannya untuk menerima masukan serikat buruh dan pekerja yang mayoritas menyatakan
menolak ominbus law ," tandas Said.
(hrf/agt).
169
