Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 122

Netty  meminta  pemerintah  agar  segera  menyelesaikan  masalah  tersebut  karena  dapat
              menambah angka pengangguran.
              "Masalah  ini  harus  segera  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Penangguhan  PMI  berpotensi
              menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang
              para  PMI  menjadi  tulang  punggung  keluarga  di  kampung  halamannya,"  terang  Netty  dalam
              keterangannya, Senin (21/12).

              Sebagaimana diberitakan, TETO (Taipei Economic and Trade Office (TETO), kantor perwakilan
              ekonomi dan perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya
              setelah ditemukan adanya 60 orang yang positif Covid-19, berdasarkan hasil tes PCR di sana.
              Padahal, menurut info pejabat BP2MI, tes PCR-nya di Indonesia negatif.

              Menurut Netty, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah 60 orang tersebut terpapar di
              Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina.

              "Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional.
              Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," katanya.

              Dalam  pandangan  Netty,  pemerintah  juga  harus  segera  melakukan  investigasi  terhadap
              perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja secara profesional.

              "Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional. Pastikan tidak ada
              oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan. Kenapa bisa di sini hasil
              tes  negatif,  tetapi  saat  dites  di  sana  hasilnya  positif.  Ini  perlu  diselidiki  karena  menyangkut
              martabat Indonesia di mata dunia," ungkapnya.

              Sementara itu pihak TETO menyampaikan di Jakarta (19/12) bahwa penangguhan penempatan
              PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bukan karena motif yang
              berkaitan dengan masalah politik.









































                                                           121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127