Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

PEMERINTAH DIMINTA PASTIKAN TAK ADA OKNUM PALSUKAN TES COVID-19
PEKERJA MIGRAN RI KE TAIWAN
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan kejujuran dan
profesionalitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
memberangkatan para PMI ke Taiwan. Netty mengatakan pemerintah perlu mengecek tidak ada
oknum yang memalsukan dokumen hasil tes Covid-19 para PMI.

"Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan.
Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki
karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," ujar Netty dalam keterangan pers, Senin
(21/12/2020).

Pernyataan Netty ini bertalian dengan keputusan pemerintah Taiwan menghentikan sementara
kedatangan PMI ke negara mereka setelah adanya temuan 85 PMI positif Covid-19 saat berada
di Taiwan. Ia berharap pemerintah dapat segera menangani masalah ini. Menurut Netty,
penghentian sementara keberangkatan PMI akan berdampak pada tingkat pengangguran dan
kemiskinan di Indonesia.

"Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka
kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung
halamannya," kata dia.

Netty menyebut pemerintah harus melakukan investigasi terhadap P3MI. Selain itu, pemerintah
juga perlu melakukan pengecekan silang dengan teliti untuk memastikan para PMI yang positif
Covid-19 terpapar di Indonesia atau ketika tiba di Taiwan.

"Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional.
Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," ucap Netty.

Diberitakan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan, Taiwan memperpanjang larangan kedatangan PMI masuk ke negaranya dalam
jangka waktu yang tidak ditentukan. Benny pun mengaku kecewa terhadap kebijakan tersebut.

"Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat
tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," ujar Benny dalam keterangan
tertulis, Kamis (17/12/2020). Adapun perpanjangan penghentian sementara kedatangan PMI itu
disebabkan adanya 85 PMI di Taiwan yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Oktober-
November 2020.

Sebelumnya, Taiwan menghentikan sementara penempatan PMI selama 14 hari, yakni sejak 4
hingga 17 Desember 2020. Benny mengatakan, pihaknya telah membentuk tim supervisi yang
melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pembentukan ini untuk
melakukan investigasi terhadap penerapan protokol kesehatan bagi PMI dan 14 perusahaan
penempatan P3MI yang ditangguhkan (suspend).

Temuan investigasi itu menunjukkan, ada 12 P3MI yang telah melakukan protokol kesehatan
seperti yang dianjurkan pemerintah. Sementara itu, dua P3MI lainnya belum melakukan protokol
kesehatan yang dianjurkan.
Ia mengatakan, upaya investigasi ini dilakukan karena pemerintah Indonesia serius dalam
menangani Covid-19 dan keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.

"Jika memang P3MI terbukti melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan tes PCR kepada
PMI sebelum berangkat ke negara penempatan, BP2MI tentu akan merekomendasikan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencabut izinnya," kata dia.

125