Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 128
Selain itu, tahapan penyusunan UU ini juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
"Pada tahap penyusunan Bab IV UU PPP mengatur mengenai teknik penyusunan aturan
perundang-undangan yang harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan," demikian salah satu kutipan dalam berkas permohonan.
Oleh karena itu, pemohon meminta semua permohonannya dikabulkan majelis hakim konstitusi.
"Atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,"
lanjut kutipan dalam berkas permohonan.
127
