Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 127

Judul               FSPMI Ajukan Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/12012641/fspmi-
                                    ajukan-permohonan-uji-materi-uu-cipta-kerja-ke-mk
                Jurnalis            Sania Mashabi
                Tanggal             2020-12-21 12:01:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive  -  kutipan  di  berkas  permohonan  (None)  Para  pemohon  mengajukan  permohonan
              pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja terhadap Undang-
              Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945



              Ringkasan

              Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengajukan permohonan uji materi Undang-
              Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

              Permohonan itu diajukan oleh Sekretaris Jenderal FSPMI Raden Hatam Aziz dan salah satu Ketua
              Cabang FSPMI Suparno.



              FSPMI AJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK

              Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengajukan permohonan uji materi Undang-
              Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

              Permohonan itu diajukan oleh Sekretaris Jenderal FSPMI Raden Hatam Aziz dan salah satu Ketua
              Cabang FSPMI Suparno.

              "Para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun
              2020  tentang  Cipta  kerja  terhadap  Undang-Undang  dasar  negara  Republik  Indonesia  tahun
              1945," demikian salah satu kutipan di berkas permohonan dilansir dari laman resmi www.mkri.id,
              Senin (21/12/2020).

              Salah satu yang dipermasalahkan yakni masuknya UU Cipta Kerja ke program legislasi nasional
              (prolegnas) yang tidak sesuai dengan UU PPP.

              Mereka juga menilai, pembentukan UU Cipta kerja di tahap perencanaan bertentangan dengan
              Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945.

                                                           126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132