Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

memberlakukan relaksasi bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk kembali bekerja di Indonesia di
masa pandemi Covid-19.

"Semestinya relaksasi juga ke dalam. Jadi, kebijakan relaksasi ke dalam harus disertai dengan
relaksasi ke luar kan?" kata Benny dalam diskusi virtual via Facebook BNPB, Minggu (28/6).

Menurutnya berdasarkan data kementeriannya saat ini terdapat 43.000 PMI yang siap
diberangkatkan ke sejumlah negara penempatan. Sebab, mereka telah mengantongi visa dan
dinyatakan lulus uji kompetensi untuk bekerja di luar negeri.

Adapun sejumlah negara yang sudah siap menggunakan jasa PMI yakni Taiwan, Hongkong,
Korea Selatan, dan Jepang. Untuk itu pihaknya mentaksir nilai keuntungan devisa dari
keberangkatan 43.000 PMI mencapai Rp 5,7 triliun.

Akan tetapi, penambahan devisa negara dari PMI menjadi tertunda setelah lahirnya Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberlakukan sejak 18 Maret 2020 lalu.

"Padahal PMI menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan angka
pengangguran. Jadi, seharusnya Kepmen No. 151 ini segera dicabut," tukasnya.

1 dari 1 halaman Moratorium Dalam Diktum Kedua Kepmenaker ini, dijelaskan bahwa
penghentian penempatan berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan
(P3MI), PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI
perseorangan, serta awak kapal niaga/perikanan pada kapal berbendera asing.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki
visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan jika dalam
hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja," kata
Menaker Ida dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker pada Kamis (19/3).

Adapun, bagi pekerja migran yang telah bekerja di luar negeri dapat tetap bekerja hingga
perjanjian kerja (PK) berakhir. Jika PK telah berakhir, PK dapat diperpanjang kembali sesuai
kesepakan pekerja migran dan pemberi kerja, dengan mempertimbangkan jaminan
keselamatan dari pemerintah setempat.

Kepmenaker ini juga mengimbau WNI di luar negeri, khususnya PMI, untuk mengikuti arahan
dan imbauan pemerintah setempat terkait pencegahan Covid-19.

"Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia agar melaporkan kepulangan ke
Perwakilan RI terdekat sebelum meninggalkan negara penempatan," kata Ida mengutip bunyi
Diktum Keenam.

Selain itu, layanan pengurusan registrasi (ID) Calon PMI, proses lanjutan di dalam negeri,
maupun layanan verifikasi surat permintaan (job order/demand letter) di Perwakilan RI di
negara penempatan, sementara dihentikan. "Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di
negara penempatan karena wabah virus corona (Covid-19) sudah kembali kondusif, Menteri
dapat meninjau kembali Keputusan Menteri ini," kata Ida.[azz].

73