Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 78
Jumlah tersebut melebihi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyebut
karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan berkisar 2,9 juta orang
pada Mei 2020.
Lalu kenapa masih ada PHK di tengah PSBB transisi? Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap
pegawai pada masa transisi.
Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi. Aturan itu
tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.
Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan, new normal belum mampu
menggerakan konsumen untuk belanja. Salah satunya karena mobilitas masih rendah. Data
Google Mobility per 22 Juni menyebutkan mobilitas atau pergerakan penduduk ke pusat
perbelanjaan dan rekreasi minus 21% dan spesifik di Jakarta minus 31%.
"Ini indikasi masyarakat masih khawatir adanya pandemi sehingga tetap menunda pergi ke
pusat perbelanjaan," kata Bhima kepada Okezone , Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Selain itu di kelompok masyarakat menengah bawah terjadi tekanan hebat pada daya beli. Di
kelompok masyarakat menengah atas cenderung saving atau menyimpan uang. Hal ini
membuat pengusaha melakukan PHK.
"Betul mereka terpaksa lakukan PHK karena permintaan belum pulih," ujarnya.
Menurut Bhima, angka PHK kembali meningkat karena pemberian stimulus kepada pengusaha
oleh pemerintah belum dapat dirasakan. "Salah satunya karena realisasi stimulus baru 6,8%
dan UMKM tidak mencapai 1%," katanya.
77
