Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 FEBRUARI 2020

"Pencapaian ini semata- mata bukan karena kerja keras insan BPJAMSOSTEK, tapi
juga atas kerja sama yang baik antara semua pihak yaitu pemerintah, stakeholder,
dan tentu saja pemberi kerja serta pekerja yang semakin menyadari pentingnya
memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Agus.

Kinerja positif tersebut, tambah Agus, juga karena adanya kerja sama dengan
pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat dalam pemberian apresiasi
Anugerah Paritrana kepada kepala daerah dan provinsi yang telah memberikan
dukungan penuh terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial oleh
BPJAMSOSTEK.

Selain kepesertaan, di sisi penerimaan iuran, sepanjang 2019 BPJAMSOSTEK
membukukan penambahan iuran sebesar Rp73,1 triliun, dana kelolaan mencapai
Rp431,9 triliun pada akhir Desember 2019, dan hasil investasi Rp29,2 triliun dengan
Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,34 persen atau lebih tinggi dari
kinerja IHSG yang mencapai 1,7 persen.

Agus menegaskan investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan PP No. 99
tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015 yang mengatur jenis instrumen-instrumen
investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya, serta Peraturan
OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga
Negara sebesar minimal 50 persen.

"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 60 persen
pada surat utang, 19 persen saham, 11 persen deposito, 9 persen reksadana, dan
investasi langsung sebesar 1 persen. Jadi dana pekerja terjamin keamanannya dan
dikelola dengan baik, karena BPJAMSOSTEK hanya menempatkan dana investasi
sesuai regulasi dan menekankan pada kehati-hatian untuk mendapatkan return
yang optimal," jelasnya.

Untuk pembayaran klaim di 2019, meningkat 21,2 persen atau Rp29,2 triliun
dengan rincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) Rp26,6 triliun dengan 2,2 juta
kasus, Jaminan Kematian (JKM) 31,3 ribu kasus dengan nominal Rp858,4 miliar,
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 182,8 ribu kasus dengan nominal Rp1,56
triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 39,7 ribu kasus dengan nominal
Rp118,33 miliar.

"Sepanjang 2019, program JKK juga melaksanakan manfaat Return to Work (RTW)
untuk 901 orang peserta dan 748 orang di antaranya sudah kembali bekerja.
Manfaat Return to Work dari program JKK adalah memastikan pekerja yang
mengalami cacat sebagian tetap mendapatkan kesempatan bekerja lagi, baik
dengan keterampilan baru, ataupun posisi yang baru dimana disabilitas yang
diderita tidak mengganggu produktivitas kerja sehari-hari," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan adanya kenaikan manfaat
pada program JKK dan JKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun
2019 seperti peningkatan manfaat baik dari sisi jumlah nominal dan jumlah anak
penerima beasiswa bagi anak pekerja yang meninggal dunia.

Page 72 of 186.