Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 21
jam perlu diberi istirahat 30 menit, tak lain untuk mengakomodasi jenis pekerjaan
yang tidak membutuhkan waktu 8 jam per hari.
"Jadi ini justru untuk melindungi mereka yang ingin bekerja secara fleksibel dengan
tetap mendapatkan hak-haknya," ujar Ida.
Begitu juga dengan ketentuan soal upah minimum yang kali ini hanya melibatkan
tingkat provinsi dengan merujuk nilai inflasi di daerahnya. Hal itu justru untuk
mencegah kesenjangan antar kabupaten/kota. Sebab ketika ada kabupaten/kota di
sebuah provinsi menetapkan upah lebih tinggi, akibatnya kemudian si pengusaha
memindahkan usaha mereka ke daerah lain yang dinilai lebih murah.
Sedangkan soal besaran pesangon yang lebih kecil bagi pegawai yang kena PHK,
menurut Ida, hal itu dikompensasi dengan pemberian pelatihan vokasi, dan
mendapatkan akses penempatan.
"Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan implementasinya tidak
setinggi yang di atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan itu, kami ingin
memberikan kepastian perlindungan dengan manfaat baru," papar Ida Fauziah yang
pernah menjadi anggota DPR dari 1999 - 2018 itu.
Pada bagian lain, Ida mengajak kalangan pekerja untuk introspeksi. Sebab dari
survei Japan External Trade Organization (JETRO) 2019 menunjukkan
ketidakpuasan terhadap bisnis di Indonesia itu cukup tinggi 55% dari sejumlah
negara di Asia dan Oceania.
"Mereka melihat bahwa kenaikan upah yang tinggi tidak berbanding lurus dengan
produktivitas. Saya kira ini menjadi catatan kita. Upah boleh tinggi, asalkan
sebanding dengan produktivitas," jelas Ida.
Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Ida Fauziah "Menjawab Kontroversi RUU Cipta
Kerja" di detikcom , Senin (24/02/2020).
(jat/ang)
Page 20 of 125.
