Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 23
Seperti pekerja yang sakit, perusahaan melakukan efisiensi, pensiun yang tidak
diikutikan dalam program jaminan pensiun, dan sebagainya.
Bahkan di dalam RUU omnibus law, membolehkan penggunaan karyawan kontrak
dan outsourcing di semua jenis pekerjaan.
"Pekerja bisa dikontrak seumur hidup. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan
pesangon," lanjut dia.
Said menilai meskipun di dalam RUU Cipta Kerja ada uang pemanis atau sweetener
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi hal ini pun tidak jelas wujudnya
akan seperti apa.
"Sangat tidak mungkin ada satu program yang diberikan kepada buruh, tetapi
sumber dananya tidak ada. Dari mana dana untuk membayar uang pemanis. Di
dalam pelaksanaan jaminan sosial di seluruh dunia, selalu sumber pendanaan
berasal dari dua kategori," ungkapnya.
KSPI mempertanyakan jika JKP dan sweetener berasal dari pemerintah, apakah
pemerintah benar-benar menaikkan pajak di APBN nya. Kedua apakah hal itu
berasal dari iuran peserta BPJS Jamsostek.
Menurut Said , jika BPJS Jamsostek dipaksa untuk membayar JKP dan sweetener,
tentu akan bangkrut. Kemudian, jika buruh diminta membayar iuran lagi, tentu
buruh akan menolak.
"Sementara pemerintah mengatakan ke publik, bahwa JKP tidak menambahkan
iuran. Karena itu, pasal ini menjebak karena masih tidak jelas," pungkas Said.
Page 22 of 125.
