Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 25
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu
bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan
yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh omnibus law,"
terang Fajrie.
Meski dia mengakui penyusunan Omnibus Law akan memerlukan biaya tinggi,
namun hal tersebut cukup pantas karena akan menjadi solusi atas tumpang tindih
regulasi di Indonesia secara cepat, efektif dan efisien.
Untuk itu, Noer Fajrieansyah mengingatkan 3 poin pada pembahasan RUU Omnibus
Law yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Pertama, pembahasan harus
dilakukan secara cermat dan teliti karena dampaknya ketika sudah disahkan akan
mencabut Undang-Undang yang sudah ada.
Kedua, pembahasan RUU Omnimbus Law dilakukan dengan memenuhi asas
keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, meminta pembahasan tidak
dilakukan secara tergesa-gesa dan memperhatikan masukan dari seluruh
stakeholder terkait.
"Kami anak muda seluruh Indonesia yang direpresentasikan oleh KNPI berharap
puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung
direvisi sekaligus bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Puluhan undang-
undang yang menghambat pengembangan UMKM (usaha mikro kecil dan
menengah) juga akan langsung direvisi sekaligus," harap Fajrie..
Page 24 of 125.
