Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 29
Bahkan, menurut Ida Kemenaker memiliki notulensi dalam setiap diskusi yang
dilakukan. Maksudnya, dalam notulensi tersebut tertuang juga aspirasi kalangan
pekerja.
"Kami punya notulensi setiap rapat. Setiap proses itu pelibatannya tripartit. Ada
Apindo yang merepresentasikan para pengusaha, dan teman-teman yang
merepresentasikan serikat pekerja. Ada kok notulensinya, semua ada. Bahkan,
notulensi pandangan dari para akademisi juga ada," tegas Ida.
Ia berpendapat, beberapa poin yang ditolak serikat pekerja ini diartikan dalam
pemahaman yang berbeda dengan tujuan dari pemerintah ketika menyusun RUU.
"UU ini mengatur UU yang pernah diatur dengan pengaturan baru, menghapus dan
mengatur dengan peraturan baru yang ada di Omnibus Law. Jadi memang tidak
mudah membacanya. Saya masih mengerti kalau masih ada teman-teman serikat
pekerja, serikat buruh yang keberatan dengan beberapa norma dalam UU ini,"
paparnya.
Meski wadah aspirasi terbuka, serikat pekerja masih saja menolak keras RUU ini
dengan menggelar aksi unjuk rasa. Menurut Ida, hal itu wajar karena Indonesia
merupakan negara demokrasi.
"Ya ini demokrasi. Jadi beda pendapat itu kami maknai sebagai dinamika. Yang
penting adalah pendapat itu tidak ditutup, itu kami buka," imbuh dia.
Untuk itu, Ida mengimbau agar kalangan pekerja dapat memberikan aspirasi
melalui forum-forum di pemerintah yang terbuka. Sehingga, aspirasinya dapat
tertampung dengan baik.
"Kita juga akan melakukan komunikasi publik bersama. Kita juga mengajak teman-
teman untuk membahas peraturan pelaksana dalam UU ini. Nanti kan aturan ini
banyak sekali memerintahkan dengan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah (PP)
atau mungkin Peraturan Presiden (Perpres). Untuk membahas PP misalnya, teman-
teman kita ajak untuk duduk bersama," pungkas Ida.
Page 28 of 125.
