Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 24
Title KNPI: KITA BUTUH OMNIBUS LAW MENUJU VISI INDONESIA 2045
Media Name liputan6.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://www.liputan6.com/news/read/4153000/knpi-kita-butuh-omnibus-law -menuju-
Page/URL
visi-indonesia-2045
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
yang telah diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto pada 12 Februari 2020, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
bersama 34 pimpinan DPD Provinsi menyatakan sikap mendukung RUU tersebut.
"Sengaja kami kumpulkan 34 pimpinan provinsi DPD KNPI di seluruh Indonesia
dalam forum Rakornas untuk membahas secara detail dan seksama perihal RUU
Omnibus Law ini agar kami dapat mengkaji dan menyepakati kebijakan strategis
ini," ujar Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah dalam konferensi pers di
Jakarta, Minggu (23/2/2020).
"Omnibus Law merupakan cara pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk
menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini maupun masa depan. Visi
Indonesia 2045 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
kekuatan besar ekonomi dunia, merupakan suatu keniscayaan, dan salah satu cara
untuk mencapai visi tersebut dengan membuat dan mengesahkan UU Omnibus Law
bersama DPR," sebut Fajrie, sapaan karibnya.
KNPI se-Indonesia menyatakan secara bulat mendukung rencana pemerintah
setelah mendengarkan paparan dan pandangan dari berbagai pihak, seperti
akademisi, pengusaha, pihak keamanaan, pemerintah dan suara dari pimpinan
Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi seluruh Indonesia.
"Hasil paparan dan kajian kami para pemuda seluruh Indonesia akan kami
sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," terang Fajrie.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga
menyebut, berbagai aturan di Indonesia saat ini dapat dinilai belum ramah terhadap
investasi. Berdasarkan Ease Business Survey oleh World Bank, kemudahan izin
usaha Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara.
Posisi ini, kata dia, berada jauh dibandingkan Singapura yang berada di posisi ke-2,
Malaysia posisi ke-12, dan Thailand di posisi ke-21. Selain itu, persoalan lain adalah
tenaga kerja.
Page 23 of 125.
