Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 80

Title          BERPOTENSI JAM KERJA DIEKSPLOITASI, KSPI TOLAK KESELURUHAN OMNIBUS LAW RUU
                              CIPTA KERJA
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      22 Februari 2020
               Page/URL       https://politik.rmol.id/read/2020/02/22/422438/berpotensi-jam-kerja-di eksploitasi-kspi-
                              tolak-keseluruhan-omnibus-law-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan ada sembilan alasan
               mengapa omnibus law RUU Cipta Kerja harus ditolak.


                 Jika RUU Ciptaker Disahkan, Pemerintah Indonesia Akan Dicap Penyuplai
               Perbudakan Modern  Sembilan alasan tersebut adalah: hilangnya upah minimum,
               hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, kerja kontrak
               tanpa batasan waktu, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar berpotensi
               bebas masuk ke Indonesia, mudah di-PHK, jaminan sosial terancam hilang, dan
               sanksi pidana hilang.

                Terkait dengan pernyataannya yang menyebut omnibus law mengatur jam kerja
               yang eksploitatif, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan beberapa alasan.

                 Alasan pertama, di dalam RUU Cipta Kerja tidak lagi diatur waktu kerja 7 jam
               dalam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam dalam 1 hari dan
               40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Dengan kata lain, UU 13/2003 tentang
               Ketenagakerjaan mengatur, waktu kerja dilakukan 5 atau 6 hari kerja.

                Tetapi di dalam omnibus law Cipta Kerja, tidak ada lagi ketentuan mengenai 5 dan
               6 hari kerja.

                "Dalam omnibus law hanya disebutkan, waktu kerja paling lama 8 jam 1 hari dan
               40 jam 1 minggu," kata Said Iqbal.

                Karena tidak ada batasan hari, lanjut dia, bisa saja pekerja dipekerjakan 10 jam
               dalam sehari selama 4 hari. Asalkan totalnya 40 jam.

                "Selain itu, karena menggunakan frasa paling lama 8 jam 1 hari. Bisa saja hanya
               dipekerjakan 4 jam dalam sehari (kurang dari 8 jam), dan upahnya dibayar per jam
               atau berdasarkan satuan waktu," tegas Iqbal.

                Alasan kedua, di dalam omnibus law juga diatur, pengusaha dapat memberlakukan
               waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja untuk jenis pekerjaan atau sektor
               usaha tertentu.







                                                       Page 79 of 223.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85