Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 85
usaha skala UMKM. Setidaknya ini ditemukan pada perubahan UU Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam draf RUU Ciptaker.
Keberpihakan kepada produsen nasional juga terlihat pada perubahan UU
Perdagangan, khususnya yang mengatur mengenai kewajiban SNI dan persyaratan
teknis. Meskipun norma yang mengaturnya dalam konteks persaingan usaha sehat
juga tidak terlalu jelas.
Adapun bagi konsumen, terlihat sudah ada upaya perlindungan terhadap konsumen
namun kurang maksimal. Dalam perubahan atas UU Telekomunikasi, penetapan
tarif batas atas akan menghindarkan konsumen dari potensi perilaku penetapan tarif
ugal-ugalan penyedia jasa layanan telekomunikasi.
Hanya saja, lagi-lagi, pengaturan mengenai tarif batas bawah, menurut penulis tidak
perlu diatur, mengingat pengaturan tersebut tidak memberikan insentif kepada
pelaku usaha maupun konsumen.
Melalui UU Ciptaker, Pemerintah telah membuat terobosan perubahan atas
beberapa poin krusial pengaturan hukum persaingan usaha untuk menggantikan UU
No.5/1999 yang bisa dikatakan tidak sejalan lagi dengan situasi perekonomian
global. Salah satunya pengaturan rezim notifikasi merger, akuisisi, dan
pengambilalihan saham.
Notifikasi merger, akuisisi dalam UU No.5/1999 masih menganut rezim post
notification. Artinya, kewajiban notifikasi pelaku usaha atas aksi merger atau
akuisisi, dilakukan setelah aksi merger atau akuisisi terjadi. Sementara kebutuhan
saat ini yang juga menjadi best practices di dunia adalah rezim prenotification atau
notifikasi sebelum aksi merger dan akuisisi dijalankan.
*Penulis merupakan Investigator Utama Kesekretariatan Jenderal KPPU RI.
Page 84 of 223.
