Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 82
Title OPINI: POLA MODERAT PERSAINGAN USAHA DALAM OMNIBUS LAW
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://opini.harianjogja.com/read/2020/02/22/543/1032426/opini-pola-m oderat-
Page/URL
persaingan-usaha-dalam-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan
Perwakilan Rakyat pada Rabu, 12 Februari 2020 lalu. RUU Ciptaker yang kini
populer disebut Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster.
Sebanyak 11 klaster itu meliputi Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi;
Ketenagakerjaan; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM serta
Perkoperasian; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi
Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengadaan Lahan; Investasi dan Proyek
Pemerintah; dan Kawasan Ekonomi.
Nah, hukum persaingan usaha diatur dalam klaster Kemudahan Berusaha.
Kendati demikian, pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan persaingan usaha tersebar di beberapa klaster. Setelah menyisir
draf RUU Ciptaker, pasal yang berkaitan dengan persaingan usaha terdapat di Pasal
35, Pasal 47, Pasal 54, Pasal 78 dan Pasal 118.
Menilik rumusan RUU Ciptaker, mari terlebih dulu membahas bagian khusus
mengenai Bab VI tentang Kemudahan Berusaha yakni Pasal 118. Mengacu pasal ini,
ada perubahan lima pasal UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 dan
Pasal 49.
Hal krusial dari pengaturan baru di Omnibus Law pada bidang persaingan usaha
antara lain berubahnya pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus
perkara keberatan dari pihak Terlapor atas Putusan KPPU. Jika pada UU 5/1999
keberatan diajukan ke pengadilan negeri domisili Terlapor, maka dalam RUU
Ciptaker pengajuan keberatan diubah ke Pengadilan Niaga.
Pengaturan ini akan memudahkan KPPU dalam menghadapi keberatan yang
diajukan Terlapor. Sebab, saat ini hanya ada lima pengadilan niaga di Indonesia,
yakni di DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang.
Sebaliknya bagi pelaku usaha, pengaturan ini akan memberatkan pelaku usaha
yang berdomisili jauh dari lima pengadilan niaga yang ada. Sebab, kasus persaingan
usaha membentang dari Aceh hingga Papua.
Page 81 of 223.
