Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 81
Dengan kata lain, ketentuan ini melegalkan jam kerja melebihi 8 jam dalam 1 hari
dan 40 jam dalam 1 minggu.
"Meskipun dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor
usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerinta,
namun hal ini membuka celah terjadinya jam kerja yang eksploitatif," sebut pria
yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.
Ketiga adalah mengenai waktu kerja lembur. Dalam omnibus law, lembur paling
banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam 1 minggu. Padahal dalam UU
13/2003, lembur hanya boleh 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
Menurut Iqbal, mempekerjakan buruh mebihi dari waktu kerja harus dihindari,
agar buruh punya waktu yang cukup untuk istirahat. Kalau buruh diminta bekerja
lebih lama, bagaimana dia bisa beristirahat cukup.
"Oleh karena itu, buruh Indonesia dan KSPI dengan tegas menolak omnibus law
secara keseluruhan. Pihaknya meminta pemerintah dan DPR RI secara arif dan
bijaksana tidak mengesahkan beleid yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan
kaum buruh," tutupnya.
EDITOR: RUSLAN TAMBAK Tag: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KSPI RUU.
Page 80 of 223.
