Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 83
Omnibus Law juga mengubah besaran sanksi denda administratif yang dapat
dijatuhkan KPPU. Jika di UU 5/1999 besaran denda minimal Rp1 miliar dan maksimal
Rp25 miliar, maka di RUU Ciptaker besaran denda maksimal dinaikkan hingga Rp100
miliar.
Mengenai penjatuhan sanksi ini, ada klausula tambahan yakni ketentuan mengenai
tata cara penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
(PP).
Pengaturan di Omnibus Law mengenai denda ini ada sisi positif dalam hal besaran
denda yang naik signifikan. Besaran denda maksimal Rp25 miliar dalam UU No.
5/1999 sudah tidak relevan atau dianggap terlalu rendah untuk konteks hari ini.
Namun demikian, menilik perjalanan UU No. 5/1999 dan kiprah KPPU selama ini
dalam hal penjatuhan sanksi denda, seharusnya Pemerintah mengatur besaran
denda dengan pendekatan persentase dari nilai penjualan pelaku usaha yang
melanggar hukum persaingan usaha.
Dengan menggunakan pendekatan persentase penjualan, nilai besaran denda akan
selalu relevan dan tidak tergerus nilai inflasi.
Pengaturan Lain Dalam Pasal 35, Omnibus mengatur perubahan atas UU
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan yang terkait dengan persaingan
usaha adalah perubahan Pasal 29 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Disebutkan Pemerintah Pusat berkewajiban melindungi usaha peternakan dalam
negeri dari persaingan usaha sehat di antara pelaku usaha.
Pengaturan ini, menurut hemat penulis, sangat relevan dengan kondisi industri
peternakan saat ini dan kewenangan KPPU dalam hal pengawasan kegiatan
kemitraan yang diatur dalam PP No.17 /2013 tentang Pelaksanaan UU No.20/2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peternak skala UMKM, baik yang bermitra
dengan pelaku usaha besar atau peternak mandiri, wajib mendapatkan
perlindungan dari perilaku persaingan usaha tidak sehat.
Namun demikian, Pasal ini perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksananya
dengan menggandeng KPPU dalam perumusannya, sehingga implementasinya
menjadi lebih efektif.
Selanjutnya, Pasal 47 Omnibus Law diatur mengenai perubahan pada UU
No.7/2014 tentang Perdagangan. Perubahan yang terkait dengan persaingan usaha
adalah perubahan Pasal 57 UU No.7/2014. Omnibus Law mengatur mengenai
persyaratan SNI dan persyaratan teknis lain barang yang diperdagangkan di dalam
negeri.
Pada Pasal 54 ayat (4) huruf b disebutkan jika pemberlakuan SNI dan persyaratan
teknis dilakukan dengan mempertimbangan aspek daya saing produsen nasional
dan persaingan usaha tidak sehat.
Page 82 of 223.
