Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 84
Pengaturan ini masih perlu mendapatkan penjelasan aspek mana yang akan
bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Apakah ketentuan ini akan
memberikan perlindungan kepada produsen nasional agar dapat bersaing dengan
produk luar, atau seperti apa.
Jika menilik tujuan pemberlakuan SNI, dan prinsip persaingan usaha sehat, maka
penerapan SNI dan persyaratan teknis jika dilaksanakan secara fair, terbuka,
berimbang, dan transparan, maka penerapan SNI dan persyaratan teknis akan
sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat.
Berikutnya, Pasal 54 RUU Ciptaker mengatur perubahan UU No.2/2017 tentang
Jasa Konstruksi. Pemerintah berwenang menjamin terciptanya persaingan yang
sehat dalam pasar jasa konstruksi.
Pengaturan ini cukup relevan mengingat secara statistik, perkara yang ditangani
KPPU, sebagian besar (lebih dari 70%) adalah perkara tender pengadaan
barang/jasa, salah satunya adalah sektor jasa konstruksi.
Pasal tersebut harus disikapi secara proaktif oleh KPPU dan pihak-pikah terkait,
seperti Asosiasi Pelaku Usaha di sektor jasa konstruksi dan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
LKPP misalnya, dalam hal penyusunan peraturan dan/atau kebijakan yang berkaitan
dengan pengadaan barang/jasa bersinergi dengan KPPU sehingga peraturan
dan/atau kebijakan yang diterbitkan selaras dengan prinsip persaingan usaha sehat.
Ketentuan terakhir yang berkaitan dengan persaingan usaha dalam tulisan ini
adalah Pasal 78 yang mengatur perubahan UU No. 36/1999 tentang
Telekomunikasi. Perubahan yang terkait dengan hukum persaingan usaha adalah
perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi.
Disebutkan dalam Omnibus Law, Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur
mengenai kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif
batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Pengaturan tarif batas bawah ini menurut penulis kurang tepat. Jika munculnya
aturan tarif batas bawah ini disebabkan karena kekhawatiran terjadinya perang tarif,
maka UU 5/1999 sudah dibekali dengan larangan praktik jual rugi (predatory
pricing) oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, jika ada operator telekomunikasi berpraktik jual rugi, maka KPPU
dengan kewenangannya dapat menegakkan hukum terhadap praktik seperti ini.
Moderat Membaca Omnibus Law, khususnya yang terkait dengan hukum
persaingan usaha, maka penulis menilai usulan Pemerintah cukup moderat. Terlihat
upaya memberikan perlindungan yang cukup bagi pelaku usaha, khususnya pelaku
Page 83 of 223.
