Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Kepala Polres Karimun Ajun Komisaris Besar Muhammad Adenan mengatakan, dua anak buah
kapal Lu Qing Yuan Yu 901 itu bertahan tujuh jam di laut sebelum diselamatkan nelayan lokal
di perairan Pulau Karimun Kecil, perbatasan Singapura, Sabtu (6/6) dini hari.

"Mereka nekat melompat karena tidak tahan dengan perlakuan di kapal asing berbendera China
tersebut. Sebelumnya mereka dijanjikan bekerja di Korea Selatan dengan upah Rp 50 juta per
bulan, tetapi ternyata dipekerjakan di kapal penangkap ikan," kata Adenan, Senin (8/6).

Dua orang itu adalah Reynalfi Sianturi (22) asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Andri
Juniansyah (30) asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Reynalfi telah beketja di kapal asing itu
tujuh bulan, sedangkan Andri lima bulan. Sejak bekerja, mereka tidak diizinkan turun ke darat.

"Sebenarnya kami mengajak juga orang Indonesia yang lain, tetapi mereka takut mati. Kalau
kami memang sudah tidak tahan, lebih baik mati loncat ke laut daripada terus-menerus dipaksa
bekerja di kapal itu," ujar Andri.

Mereka berdua merencanakan kabur dengan lompat ke laut sejak tiga hari sebelumnya saat
mengintip alat navigasi yang menunjukkan posisi kapal berada di Selat Malaka mendekati
Singapura. Para WNI yang lain ikut membantu mereka melarikan diri dengan mengawasi
pergerakan mandor kapal.

Mereka melompat pada malam hari saat cuaca gerimis dan ombak tinggi. Saat melompat, Andri
membawa ban pelampung dan Reynalfi mengenakan rompi pelampung. Nelayan yang
menyelamatkan mereka, Tengku Azhar (35), mengatakan, saat ditemukan, mereka berdua
berpelukan dengan kondisi setengah tidak sadar.

Peristiwa keenam

Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengatakan,
peristiwa ini merupakan yang keenam dalam delapan bulan terakhir. Pada November 2019-Juni
2020, DFW mencatat ada 30 WNI yang menjadi korban kekerasan saat bekerja di kapal China
dengan rincian 7 meninggal, 3 hilang, dan 20 selamat.

Menurut Abdi, tata kelola perekrutan, pelatihan, dan penempatan pelaut perikanan Indonesia
perlu disatukan menjadi satu pintu. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Ke-menhub),
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan pemerintah daerah masing-masing bisa
mengeluarkan izin perekrutan dan penempatan awak kapal.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
diamanahkan pembuatan aturan lebih teknis berupa peraturan pemerintah yang memberikan
kewenangan penuh kepada Kemenaker terkait perekrutan dan penempatan awak kapal niaga
dan perikanan ke luar negeri. "Sekarang rencana peraturan pemerintahnya masih dalam proses
harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi hingga kini belum disetujui," kata Abdi.

Ia mengatakan, Reynalfi dan Andri merupakan korban kerja paksa dan perdagangan orang.
Mereka ditipu agen penyalur ilegal yang tidak terdaftar di Kemenaker ataupun Kemenhub. "Kami
sudah mengirim surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri untuk menyelidiki kasus ini," ujar
Abdi. (NDU)

42